Jakarta – Jumlah pekerja sektor formal di Indonesia mengalami peningkatan drastis hingga 3,4 juta selama 6 bulan. Tambahan tenaga kerja sektor formal itu terutama didorong oleh serapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga sektor perburuhan.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2011 sekitar 41,5 juta orang (37,83 persen) masyarakat Indonesia bekerja pada sektor formal. Sementara untuk Februari 2011 jumlah penduduk yang bekerja untuk sektor formal sebanyak 38,1 juta dan untuk Agustus 2010 hanya 35,78 juta yang bekerja di sektor formal.

“Sektor formal yang terserap itu dari PNS dan buruh, seperti buruh pakaian sekitar 300 ribu karena ada masa lebaran jadi kebutuhan pakaian pun meningkat,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Wynandin Imawan dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta, Senin (7/11/2011).

Sedangkan untuk sektor informal, Agustus tahun 2011 sebanyak 68,2 juta orang (62,17 persen) bekerja pada kegiatan informal. Sementara untuk Februari tahun 2011, sebanyak 73,18 juta penduduk bergerak di sektor informal, dan pada Agustus 2010 sebesar 72,43 juta orang.

Sementara, jumlah penduduk yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk semua golongan pendidikan mengalami kenaikan, kecuali untuk jenjang pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Kejuruan turun sebesar 0,61 persen dan 0,23 persen.

“Setengah dari pekerja kita itu SD/tidak tamat SD, tapi ini menurun dari waktu ke waktu. sedangkan yang diploma dan sarjana meningkat dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Pada Agustus 2011, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih mendominasi yaitu sekitar 54,2 juta orang (49,40 persen), sedangkan untuk Februari tahun 2011 sebesar 55,12 juta. Untuk jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil. Pekerja dengan pendidikan Diploma hanya sekitar 3,2 juta orang (2,89 persen) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 5,6 juta orang (5,15 persen). Namun, jumlah tersebut meningkat dibandingkan Februari 2011 di mana sarjana sebesar 5,54 juta.

“Melihat dari fenomena PNS yang sekarang mengambil pegawai dari sarjana maka lulusan inilah yang menyebabkan golongan pendidikan tersebut mudah terserap,” pungkasnya.

(nia/qom)

16 Oktober 2011 :: DariMedia :: Sugi Haryanto

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – “Saya ingin sampaikan hari ini saya menghadap Presiden dan mendapat tugas baru sebagai wakil menteri pertanian,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan.

Usai audiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di rumah pribadi Presiden Puri Cikeas Indah, Bogor, Sabtu malam, Rusman mengatakan ia mendapatkan tugas membantu menteri pertanian untuk merumuskan dan melanjutkan rencana jangka pendek dan jangka panjang di bidang pertanian.

Presiden Yudhoyono dalam arahannya, menurut dia, meminta agar bersama menteri pertanian bisa meningkatkan produktivitas pertanian untuk mencapai tujuan swasembada beras dan surplus produksi beras 10 juta ton pada 2014.

“Swasembada ini penting dalam rangka menjaga ketahanan pangan untuk menjadikan 240 juta lebih penduduk Indonesia bisa tenteram dengan produksi beras atau pangan lain yang mencukupi kebutuhan mereka,” tuturnya.

Mengenai penggantinya sebagai Kepala BPS, Rusman mengatakan ia telah menyampaikan permohonan secara rendah hati kepada Presiden Yudhoyono agar Kepala BPS penggantinya nanti berasal dari internal BPS. “Bukan kami anti orang luar, tetapi karena kultur di BPS sudah terbangun dengan baik,” ujarnya.

Meski demikian, Rusman mengaku belum mengajukan usulan nama calon penggantinya kepada Presiden. Ia mengatakan kemungkinan ada masa transisi selama sepekan dan penunjukkan pejabat pelaksana tugas untuk menggantikan dirinya sebagai Kepala BPS.