Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Januari 2025

Metro, 7 Januari 2025 – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kota Metro yang berlangsung pada Selasa, 7 Januari 2025. Acara tersebut dilaksanakan secara hybrid, yaitu tatap muka di Aula Pemerintah Kota Metro dan daring melalui aplikasi "Zoom Cloud Meetings".

 

Rapat dimulai pukul 08.30 WIB dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala BPS Kota Metro, Ibu Arum Purbowati, yang turut memberikan masukan terkait pentingnya data statistik dalam mendukung perencanaan dan evaluasi program pemerintah daerah.

 

Dalam sambutannya, Sekda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif. "Rapat ini bertujuan untuk menyinergikan langkah pemerintah daerah dengan berbagai lembaga, termasuk BPS, guna menciptakan kebijakan yang berbasis data dan fakta," ujar Sekda.

 

BPS Kota Metro berperan penting dalam pengumpulan dan analisis data statistik sebagai dasar pengambilan keputusan. BPS Kota Metro siap mendukung program pemerintah daerah melalui data yang akurat dan terpercaya dan dapat berkontribusi bagi perkembangan di Kota Metro.

 

Rapat berlangsung interaktif, dengan peserta yang hadir secara langsung maupun virtual turut memberikan masukan. Agenda ini membahas berbagai isu strategis, seperti program prioritas pembangunan Kota Metro tahun 2025, peningkatan pelayanan publik, serta upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.

 

Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat menyelaraskan program kerja masing-masing instansi demi mendukung tercapainya visi Kota Metro sebagai kota yang maju, aman, dan sejahtera. Rapat berakhir dengan kesepakatan bersama untuk memperkuat sinergi antar instansi di tahun 2025.

 

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, dengan peran BPS sebagai penyedia data yang menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan.